PERMENKES NO. 2 TAHUN 2022 | JUKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022 - Coesmana Family
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PERMENKES NO. 2 TAHUN 2022 | JUKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Untuk memberikan petunjuk penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022,  Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. 

Peraturan Menteri tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022, dan telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2022. Adapun tanggal mulai berlakunya peraturan tersebut adalah tanggal 1 Januari 2022.

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas :

  1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), 
  2. Jaminan Persalinan, dan 
  3. Pelayanan Kesehatan Bergerak.

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

  • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
  • BOK meliputi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, BOK Puskesmas, dan BOK stunting.  

Penggunaan BOK Provinsi diarahkan untuk mendukung: 

a. Operasional fungsi rujukan UKM tersier,
Operasional fungsi rujukan UKM tersier meliputi: a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat; c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; dan f. upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  
 
b. Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah
Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah meliputi: a. workshop penguatan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; b. pembinaan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; c. pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan daerah; dan d. survei akreditasi laboratorium kesehatan daerah. 

c. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai. 
Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai, dimanfaatkan untuk biaya distribusi dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota. 

Penggunaan BOK kabupaten/kota diarahkan untuk mendukung: 

a. Operasional fungsi rujukan UKM sekunder
Operasional fungsi rujukan UKM sekunder meliputi:
a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
b. upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat;
c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat;
d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit;
e. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan; keluarga;
f. upaya kesehatan lanjut usia;
g. upaya penyehatan lingkungan; dan
h. upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

b. Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah
Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah meliputi:
a. workshop penguatan akreditasi laboratorium kesehatan daerah;
b. pembinaan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah;
c. pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan daerah; dan
d. survei akreditasi laboratorium kesehatan daerah. 

c. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai
Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai dimanfaatkan untuk biaya distribusi dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke Puskesmas. 
 
d. Akreditasi Puskesmas. 
Akreditasi Puskesmas dimanfaatkan untuk survei akreditasi perdana dan re-akreditasi.

BOK Puskesmas diarahkan untuk mendukung operasional UKM primer. 

BOK Puskesmas diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi: 
a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; 
b. upaya perbaikan gizi masyarakat; 
c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; 
d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; 
e. sanitasi total berbasis masyarakat desa/ kelurahan prioritas; 
f. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; 
g. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; 
h. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; 
i. fungsi manajemen Puskesmas (p1, p2, p3);
j. upaya kesehatan lanjut usia; dan 
k. upaya pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

BOK stunting diarahkan untuk mendukung konvergensi lintas program/lintas sektor terkait stunting. 

BOK stunting diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi: 
a. penyusunan regulasi daerah terkait stunting; 
b. pemetaan dan analisis situasi program stunting; 
c. pelaksanaan rembuk stunting; 
d. pembinaan kader pembangunan manusia; 
e. pengukuran dan publikasi stunting; 
f. pencatatan dan pelaporan; dan 
g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.  

Pemanfaatan BOK provinsi, BOK kabupaten/kota dan BOK Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 6 ayat (2) huruf k harus dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier, UKM sekunder, dan UKM primer.

Pemanfaatan BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas untuk UKM Esensial dialokasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier, UKM sekunder, dan UKM primer.  

DAK Nonfisik bidang kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan diatur dengan peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. 

2. Jaminan Persalinan

Jaminan persalinan diarahkan untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak yang meliputi :
a)  rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi), dan
b) sewa dan operasional tempat tunggu kelahiran. 

3. Pelayanan Kesehatan Bergerak

Pelayanan kesehatan bergerak diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak di kawasan terpencil dan/atau sangat terpencil yang meliputi:
a) pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik;
b) pemberdayaan masyarakat; dan
c) peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan setempat/on the job training. 

Selengkapnya mengenai  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2022, dapat diunduh pada tautan berikut.

DOWNLOAD PERMENKES NO.2/202

===============================

Informasi Lainnya dari Blog Coesmana Family.

Apabila Anda menyukai informasi seputar kesehatan alami dari manfaat tanaman seperti buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, silahkan luangkan waktu untuk membaca artikelnya dalam blog ini pada kumpulan artikel Kesehatandiantaranya adalah artikel :

Oh ya dalam blog ini juga kami menyediakan beberapa resepi masakan yang dapat dijadikan referensi anda sekalian penggemar kuliner yang dapat dicoba untuk disajikan bersama keluarga tercinta sambil menikmati waktu istirahat setelah seharian bekerja, pada kumpulan artikel Kuliner.

Semoga bermanfaat, dan terima kasih atas kunjungannya. 
Salam Coesmana Family. 🙏

Posting Komentar untuk "PERMENKES NO. 2 TAHUN 2022 | JUKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022"