Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi:

1. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
2. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022, diuraikan dalam:

1. pembinaan dan pengawasan umum;
2. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
3. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

dan/atau

b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1)   pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2)   pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3)   pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1)    pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2)   pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3)   pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara	1)   pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2)   pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a)     pendapatan daerah; b)     belanja daerah; dan c)     pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1)   pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2)   pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

 b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a.   akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b.   kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c.    kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d.    penagihan piutang daerah
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a.   akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b.   akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1)   hibah dan bantuan sosial. 2)   pengadaan barang dan jasa. 3)   perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	a.   sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b.  pengelolaan deposito; c.  pengelolaan persediaan; dan d.  administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a.    perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b.  penggunaan; c.  pemanfaatan; d.  pengamanan dan pemeliharaan; dan e.  pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a.   efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b.  pengelolaan keuangan dan aset desa; c.  pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan  anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e.  kualitas belanja desa; f.  pengadaan barang dan jasa  di desa; dan g.  pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a.  penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b.  implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2)  Implementasi: a) penyusunan rencana   kerja implementasi   program pengendalian   gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c)  identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a.   meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a.  sistem pengendalian intern pemerintah; b.  kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c.  verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d.  penilaian internal zona integritas; e.  penanganan benturan kepentingan; f.  penanganan laporan pengaduan; dan g.  penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi     kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan     penganggaran berbasis     elektronik; dan c. implementasi elektronik    payment dan elektronik    catalog.
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan     penganggaran anggaran     pendapatan dan belanja     daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu     pintu; d. aparat pengawas intern      pemerintah; e. manajemen aparatur sipil      negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah;     dan h. tata kelola desa.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan     masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan     nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin     pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a.   penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat      penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian      keuangan negara/daerah
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a.   peran dan layanan aparat      pengawas intern      pemerintah; b. pengelolaan sumber daya     manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan     manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan     organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	Quality asurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi;     dan e. pemantauan pengendalian     intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan      manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko;   dan 2) outcomes.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan     pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen      risiko; d. pemeriksaan pengelolaan      keuangan desa; e. teknik reviu dokumen     perencanaan pembangunan     dan rencana keuangan     daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan     standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi     khusus fisik; i. sertifikasi certified of    government chief audit    executive; dan j. pendidikan sertifikasi di    bidang pengawasan lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, dapat dilihat dan didownload  disini

Baca Juga: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Berbagi :